Sambutan Oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
Blitar – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mengadakan Focus Discussion Group (FGD) dengan mengundang seluruh OPD yang ada di Kabupaten Blitar dan unsur stakeholders terkait dalam penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA). Acara ini dihadiri 54 peserta dan diadakan di Hall Etnik Rumah Makan Bu Mamik, Selasa tanggal 23 Mei 2017. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh masukan/informasi dalam rangka peningkatan kualitas dalam penyusunan publikasi.
Acara dibuka oleh Bapak Drs. Totok Subihandono, MSi., Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, yang mana dalam sambutannya beliau menyampaikan sangat mendukung acara yang diadakan mengingat akan pentingnya data yang tidak hanya dibutuhkan oleh Pemerintah tapi juga masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan. Beliau juga menyampaikan pentingnya peranan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar untuk membantu dalam hal publikasi.
Dalam acara FGD ini, ada dua narasumber yaitu pertama Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Ir. Suwandito yang menyampaikan materi “Data dan Perencanaaqn Pembangunan”. Sedangkan narasumber kedua adalah Kepala BPS Kabupaten Blitar, Drs. Sunaryo MSi. yang menyampaikan materi “Upaya Peningkatan Kualitas Daerah Dalam Angka (DDA)” dan sebagai moderator Ir. Agus Winardi, Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
Hasil dari FGD:
- Pentingnya data yang valid, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat suatu perencanaan yang baik, sehingga diharapkan tabel-tabel produk BPS untuk dicermati dan agar dapat termanfaatkan secara optimal.
- BPS sendiri memberi ijin kepada institusi di daerah untuk memperbanyak publikasi cetak yang dibutuhkan melalui prosedur yang telah ditetapkan dengan catatan tidak untuk tujuan komersial.
- Adanya kelemahan OPD yang tidak mempunyai metadata, yaitu informasi terstruktur yang mendiskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah untuk ditemukan, digunakan atau dikelola. Sehingga dalam hal ini bisa merujuk kepada BPS agar tidak terjadi duplikasi statistik.
Harapan akan terbentuk Forum Data untuk mendukung keterpaduan pengelolaan data pembangunan berkelanjutan dan penguatan sistem satu Data Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan melalui SK Bupati.