[prisna-google-website-translator]

Focus Group Discussion ( FGD ) Keterbukaan Infomasi

  • 0 Comments
  • 28 June 2019

BLITAR KAB – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Malang yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar  mengikuti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pedum batasan transparansi informasi pengelolaan anggaran keuangan sebagai informasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur, Kamis (28/06/2019) di ruang rapat lantai dua Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

FGD tersebut juga dihadiri BPKAD Provinsi Jatim, Bappeda Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim, Biro Hukum Setda Provinsi Jatim, Anggota PPID Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Drs. Joko Tetuko Abdul Latif, MM (Praktisi Komunikasi dan Informasi), Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Tidak hanya diikuti oleh Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, FGD tersebut juga diikuti oleh Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi (Bakorwil Banyuwangi), Dinas Kominfo Kota Madiun (Bakorwil Madiun), Dinas Kominfo Kabupaten Sampang (Bakorwil Pamekasan), dan Dinas Kominfo Bojonegoro (Bakorwil Bojonegoro).

Secara keseluruhan, FGD tersebut membahas terkait batasan apa saja dan sejauh mana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan informasi kepada publik. Dasar hukum tersebut berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam kesempatan itu juga di bahas tentang transparansi pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disampaikan oleh Nyoman Suwardika, SH., MSA terkait Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.

Harapannya, kelima kota/kabupaten yang hadir dapat menjadi pionir untuk daerah lain dalam keterbukaan pengelolaan anggaran/keuangan sebagai informasi publik dengan diperkuat UU dan pertimbangan tertulis. (Ervin)